3 Berada di antara jalur perdagangan Berada diantara jalur persimpangan lalu lintas perdagangan internasional mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia baik darat maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara industri dan negara berkembang.
Jakarta - Banyak yang menyebut Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis. Apa saja ya keuntungan letak geografis Indonesia ini?Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Bisa juga diartikan sebagai posisi suatu wilayah terhadap wilayah geografis, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Australia. Posisi ini disebut dengan posisi silang. Sebagai negara berbentuk kepulauan yang membentang luas, Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara serta wilayah perairan. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik bagian utara, dan Laut Cina selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Kemudian di barat, berbatasan dengan Samudra Hindia dan di timur, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra adalah daftar keuntungan letak geografis IndonesiaMenjadi persimpangan jalur perdagangan internasionalLetak Indonesia di posisi silang dunia menjadikannya berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Hal ini dapat terjadi karena alur perdagangan dari negara-negara di utara Indonesia menuju negara di selatan Indonesia perlu melalui perairan Indonesia terlebih jalur perdagangan antara negara-negara industri dengan negara berkembang. Seperti contohnya, perdagangan antara negara di Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok dengan Australia atau negara-negara di proses ekspor imporDampak dari posisi Indonesia yang menjadi persimpangan perdagangan internasional juga memberikan keuntungan lain. Keadaan ini memudahkan sektor ekspor dan impor untuk melakukan pengiriman letak 4 chokepoint pelayaran internasionalDilansir dari visualcapitalist, chokepoint merupakan jalur sempit nan strategis yang menghubungkan dua wilayah besar. Dalam perdagangan laut, chokepoint biasanya berupa selat atau kanal dengan lalu lintas pelayaran padat karena lokasinya yang kata lain, chokepoint merupakan selat atau kanal tempat berbagai kapal dagang melintas. Secara keseluruhan, terdapat 10 chokepoint yang ada di dunia dan 4 di antaranya terletak di chokepoint ini terletak di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Mengutip dari laman akupintar, titik perlintasan ini setidaknya dilalui oleh 40% kapal perekonomian di wilayah pelabuhanDengan keberadaan empat chokepoint, maka lalu lintas laut di keempat wilayah tersebut menjadi sangat tinggi. Tidak semua kapal melalui chokepoint untuk melintas, ada juga kapal-kapal yang bersandar dan singgah di wilayah kapal-kapal yang singgah ini dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar pelabuhan. Terutama bagi mereka yang memanfaatkan peluang untuk berdagang atau menyewakan tempat penginapan di area iklim tropisTidak hanya terletak di posisi silang, tetapi Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan muson barat merupakan angin yang bergerak dari benua Asia ke Australia. Angin ini menyebabkan musim penghujan. Sedangkan angin muson timur bergerak dengan arah sebaliknya, menyebabkan Indonesia mendapatkan musim kemarau. Simak Video "Danau Tebat Gheban, Menjelajahi Indahnya Kolam Air Alami yang Luas, Palembang" [GambasVideo 20detik] MenurutWindriati dalam Buku Siswa Sejarah Indonesia SMA/MA, secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Berikut penjelasannya. 1. Melalui Jalur Perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11.
Jakarta - Jaringan perdagangan orang yang beroperasi di Nunukan, Kalimantan Utara dan Tawau Malaysia diungkap Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polri. Modus mereka mengirim pekerja migran ilegal dengan memanfaatkan dua jalur."Para pelaku akan memanfaatkan dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur tidak resmi atau yang biasa kita sebut sebagai jalur tikus," kata Wakabareskrim yang juga Kepala Satuan Tugas Satgas TPPO Polri, Irjen Asep Edi Suheri, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8/6/2023.Penindakan terhadap kejahatan TPPO telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo Jokowi. Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas TPPO. Jenderal Sigit kemudian menindaklanjuti perintah Jokowi dengan membentuk Satgas TPPO yang dipimpin Irjen Asep Edi Suheri. Kembali ke pernyataan Asep. Untuk jalur resmi, pelaku akan merekrut para korban dari daerah asalnya, menyiapkan tiket perjalanan, lalu bersama dengan korban berangkat menggunakan kapal menuju polisi, korban sudah memiliki paspor namun tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani-rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen yang juga Kepala Satuan Tugas Satgas TPPO Polri, Irjen Asep Edi Suheri tengah Foto Dok. IstimewaDokumen lengkap yang dimaksud di atas adalah surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami/istri, surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja, dan perjanjian kerja. Semua itu tidak ada dalam pengiriman buruh migran ilegal yang berhasil digagalkan polisi pada 6 Juni 2023."Kemudian, untuk pelaku yang menggunakan jalur tikus, mereka berperan sebagai koordinator pengiriman dari Nunukan ke Tawau. Pelaku akan menjemput para korban di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, kemudian memberikan penampungan sementara kepada para korban, lalu menyiapkan moda transportasi menuju Tawau seperti speedboat atau mobil, hingga para korban tiba di Tawau," kata penyelamatan ratusan WNI calon korban perdagangan orang ini dipimpin oleh Wakabareskrim Polri selaku Kasatgas TPPO, Irjen Asep Edi Suheri dengan didampingi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku Kasubsatgas Penegakan Hukum TPPO Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. Adapun tim gabungan dalam kasus ini terdiri dari Bareskrim Polri, Polda Kaltara, dan Polres juga sudah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsidair Pasal 81 Jo Pasl 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."Selama kegiatan ini, kami telah berhasil menyelamatkan 123 korban yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Para korban berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur," kata ini dilakukan atas kerja sama dengan TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni, PT Pelindo Nunukan, dan KSOP Video Satgas TPPO Gagalkan Penyelundupan 123 WNI ke Malaysia![GambasVideo 20detik] zap/yld
KeberadaanIndonesia dalam jalur perdagangan internasional sudah mulai dikenal sejak abad ke-5 yang menjadi jalur perdagangan laut antara China, Arab dan India. Jalur perniagaan dihubungkan melalui Laut China Selatan kemudian Selat Malaka, kemudian setelah sampai India, kemudian berlanjut ke negara-negara lainnya yang terletak di Teluk Persia
Jakarta, - Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI mendorong pemerintah dan pihak kepolisian untuk lebih serius lagi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO yang masih marak. Pasalnya SBMI melihat penanganan kasus TPPO melalui jalur hukum masih minim. Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno menyampaikan, minimnya penanganan kasus melalui jalur hukum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seringkali pelaku yang memperdagangkan orang adalah saudara dekat, bahkan ada beberapa yang masih saudara kandung. Seringkali korban dan keluarga mendapatkan ancaman dari pihak luar untuk tidak melanjutkan kasusnya ke ranah hukum, bahkan ada beberapa yang meminta untuk dicabut kuasanya dari SBMI. Selain itu, korban kerap kali memilih penyelesaian kasus yang cepat, sementara proses penanganan melalui jalur hukum berbelit-belit dan lama. Adanya oknum dari pihak penyidik yang tidak berperspektif korban dan cenderung menyalahkan korban juga menyebabkan korban untuk enggan melaporkan kasus perdagangan orang. “Ada penyidik yang tidak memiliki kecukupan pengetahuan tentang pemahaman TPPO dan dalam beberapa peristiwa dengan sengaja melemahkan bukti-bukti yang diberikan korban, sehingga laporan sering kali ditolak dan/atau dihentikan," kata Hariyanto dalam keterangannya, Jumat 2/6/2023. Hariyanto menyampaikan, modus pelaku TPPO ini harus menjadi perhatian semua pihak, karena seringkali pelaku utama memanfaatkan orang terdekat untuk memengaruhi korban. Selain itu, penanganan hukum TPPO juga harus menyasar aktor intelektual. "Pelaku TPPO ini kebanyakan orang dekat. Tetapi ketika kami dalami dengan investigasi mendalam, orang dekat ini juga menjadi korban yang seringkali tidak dibaca utuh oleh banyak pihak. Misalnya pelakunya itu bapak si korban, padahal bapak itu juga jadi korban dari oknum TPPO. Dia dikasih uang untuk kemudian bisa menyerahkan anaknya bekerja," kata Hariyanto saat dihubungi Jumat 2/6/2023. "Saya ingin tekankan, dalam melakukan tindakan penanganan TPPO, harus kemudian menyasar aktor intelektualnya. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena perdagangan orang ini kejahatan internasional. Pelakunya tidak mungkin bekerja sendiri, pasti ada aktor lain yang mengurus secara internasional. Jadi penting sekali mengungkap siapa aktor intelektualnya, tidak hanya berhenti di pelaku kedua atau ketiga, sementara yang utamanya lolos," kata Hariyanto menambahkan. Saksikan live streaming program-program BTV di sini Pelaku TPPO di Samarinda Nekat Jual Teman Sendiri ke Polisi yang Menyamar NUSANTARA Korban TPPO dari Cirebon Lumpuh Seusai Kerja di Arab Saudi NUSANTARA Polda Jatim Bongkar Sindikat Perdagangan Orang, 5 Pelaku Diamankan NUSANTARA Bongkar Sindikat TPPO di Riau, Polisi Jerat 9 Tersangka dan Amankan 39 Calon PMI Ilegal NUSANTARA Komisi III DPR Satgas TPPO Tak Boleh Gentar Berantas Mafia Perdagangan Orang NASIONAL Marak Kasus TPPO, Masyarakat Diminta Tidak Mudah Tergiur Tawaran Kerja di Luar Negeri NASIONAL
Sebuahjalur perdagangan internasional kuno dari peradaban China yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Hingga kini, Jalur Sutera dipercaya menjadi tonggak awal bertemunya peradaban-peradaban maju yang hidup pada zaman tersebut. Tak hanya dikenal sebagai jalur perdagangan, Jalur Sutera juga berperan penting dalam pertukaran budaya, agama
Jakarta Pemerintah menyatakan serius melakukan transisi energi sebagai upaya memitigasi pemburukan perubahan iklim dan mengembangkan ekonomi hijau. Salah satu langkah yang telah ditempuh ialah melalui instrumen perdagangan dan non perdagangan karbon. Instrumen perdagangan karbon yang diatur pemerintah diterapkan secara bertahap. Pada tahapan pertama, pengambil kebijakan menyasar sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU berbasis batu bara untuk terlibat dalam instrumen perdagangan karbon Emission Trading System/ETS, sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM 16/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tahun ini diperkirakan sebanyak 99 PLTU berbasis batu bara bakal ikut serta dalam mekanisme perdagangan karbon. Itu setara 86 persen PLTU batu bara yang ada di Indonesia dengan kapasitas listrik sebesar megawatt MW. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? "Ini adalah kemajuan, karena berarti para PLTU ini menyadari mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat, namun mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi emisi. Ini adalah dengan mandatory carbon trading melalui ETS yang sudah ditetapkan pemerintah," ujarnya dalam webinar Green Economy Forum 2023 bertajuk Realizing Sustainable Growth through Green Economy Commitment, Selasa, 6 Juni 2023. Perdagangan karbon tersebut dilaksanakan secara langsung antara PLTU dengan ketetapan mandatory CO2 yang diperbolehkan. Mereka, kata Sri Mulyani, melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistrikan atau Apple Gatrik. Jadi, transaksi tersebut belum melalui bursa karbon yang akan diluncurkan nantinya oleh pemerintah di pasar modal. Dengan kata lain, saat ini transaksi tersebut masih bersifat tertutup diantara PLTU. Instrumen perdagangan karbon Pengenalan instrumen perdagangan karbon atau Emission Trading System ETS sendiri dituangkan melalui Peraturan Presiden 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. ETS merupakan salah satu instrumen perdagangan karbon yang dikenalkan selain mekanisme offsetting. Instrumen kedua ialah melalui jalur non perdagangan karbon. Dari instrumen tersebut, pemerintah menetapkan dua mekanisme yang bakal digunakan, yaitu Result Based Payment RBP dan pajak karbon. Mekanisme RBP meliputi pemberian kompensasi atas penurunan emisi karbon yang dihasilkan. Sedangkan mekanisme pajak karbon telah dituangkan dan diamanatkan dalam Undang Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengambil kebijakan telah menetapkan pajak minimum sebesar Rp30 untuk setiap kilogram CO2 ekuivalen. "Ini akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Artinya, dampak positifnya kita inginkan, namun dampak negatif dari setiap instrumen juga diperhatikan, sehingga perekonomian Indonesia mampu terus berlanjut dari sisi pertumbuhan, stabilitas, namun juga mampu melakukan transformasi," pungkas Sri Mulyani. *Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news .
  • tuu19vj6c3.pages.dev/523
  • tuu19vj6c3.pages.dev/987
  • tuu19vj6c3.pages.dev/626
  • tuu19vj6c3.pages.dev/894
  • tuu19vj6c3.pages.dev/500
  • tuu19vj6c3.pages.dev/400
  • tuu19vj6c3.pages.dev/106
  • tuu19vj6c3.pages.dev/767
  • tuu19vj6c3.pages.dev/862
  • tuu19vj6c3.pages.dev/845
  • tuu19vj6c3.pages.dev/344
  • tuu19vj6c3.pages.dev/572
  • tuu19vj6c3.pages.dev/214
  • tuu19vj6c3.pages.dev/838
  • tuu19vj6c3.pages.dev/531

    • indonesia dilalui jalur perdagangan internasional