PenggolonganPerjanjian Internasional yang sering digunakan sekarang adalah perjanjian bilateral dan multilateral. 2. Dilihat dan fungsinya : Law making treaty (traite lois), yaitu perjanjian yang menghasilkan ketentuan kaidah hukum yang berlaku umum dan terbuka bagi pihak ketiga (negara yang tidak ikut dalam perjanjian)
Pengertian, Fungsi, Istilah, Penggolongan, Jenis dan Tahapan Perjanjian Internasional Terlengkap – Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara ataupun organisasi internasional. Prof Kusumaatmadja Menurut Prof Kusumaatmadja, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Oppenheimer-Lauterpacht Menurut Oppenheimer-Lauterpacht, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. G. Schwarzenberger Menurut G. Schwarzenberger, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Konferensi Wina 1969 Menurut Konferensi Wina, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional Menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara yang bersangkutan. Oppenheim Menurut Oppenheim, Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Michel Virally Menurut Michel Virally, Sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. UU Tahun 2004 Menurut UU tahun 2004, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Adapun fungsi perjanjian internasional yaitu Untuk mendapatkan pengakuan secara umum dari anggota masyarakat. Dapat menjadi sumber hukum intenasional. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Mempermudah peluang transaksi dan komunikasi antaranegara. Istilah Dalam Perjanjian Internasional Berikut ini istilah-istiulah yang umum digunakan dalam perjanjian internasional, diantaranya yaitu Traktat treaty Traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai kepentingan hukum yang sama. Istilah traktat ini umumnya digunakan dalam perjanjian internasional yang bersifat politis dengan tiap pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban yang mengikat dan mutlak serta harus diratifikasi atau disahkan. Agreement Agreement adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang memiliki dampak hukum seperti traktat. Agreement bersifat lebih bersifat eksekutif, non politis, dan tidak secara mutlak harus diratifikasi sehingga tidak perlu diundangkan dan disahkan kepala negara. Meskipun agreement dilakukan oleh kepala negara, namun penandatanganannya ada juga yang dilakukan oleh wakil departemen dan tidak perlu ratifikasi. Konvensi Konvensi adalah perjanjian persetujuan yang umum digunakan pada perjanjian multilateral. Dimana ketentuan yang di dalamnya berlaku untuk masyarakat internasional secara keseluruhan. Protokol Protokol adalah perjanjian persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi. Protokol hanya mengatur tentang masalah tambahan, seperti persyaratan perjanjian tertentu dan umumnya protokol tidak dilaksanakan oleh kepala negara. Piagam statuta Piagam statuta adalah himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai pesetujuan internasional, baik tentang lapangan kerja internasional maupun anggaran dasar suatu lembaga. Terkadang piagam juga digunakan sebagai alat tambahan/lampiran pada konvensi. Charter Charter adalah piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. Deklarasi declaration Deklarasi adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru. Covenant Covenant adalah istilah yang digunakan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 yang bertujuan menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional dan mencegah terjadinya peperangan. Ketentuan penutup final act Ketentuan penutup adalah suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi. Pada ketentuan penutup ini disebutkan negara peserta dan nama utusan yang ikut serta dalam perundingan mengenai hal yang disetujui dalam konferensi. Modus vivendi Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, hingga berhasil diwujudkan ketentuan yang pasti. Modus vivendi tidak mensyaratkan ratifikasi atau disahkan. Umumnya, modus vivendi ini digunakan untuk menandai adanya perjanjian yang baru dirintis. Penggolongan Perjanjian Internasional Adapun penggolongan atau klasifikasi perjanjian internasional, diantaranya yaitu Berdasarkan Subjeknya Perjanjian yang disepakati banyak negara merupakan subjek hukum Internasional Perjanjian antar banyak negara dan subjek hukum internasional lainnya Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara, contohnya antar organisasi internasional Berdasarkan Isinya Perjanjian dari Segi Politis seperti pakta pertahanan dan kedamaian Perjanjian dari Segi Ekonomi seperti bantuan keamanan Perjanjian dari Segi Batas Wilayah seperti Laut teritorial Perjanjian dari Segi Hukum seperti status kewarganegaraan Perjanjian dari Segi Kesehatan, seperti penanggulangan wabah penyakit Berdasarkan Proses/Tahapan Pembentukannya Perjanjian yang bersifat penting, yaitu perjanjian yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian yang bersifat sederhana, yaitu perjanjian yang dibuat melalui perundingan dan penandatanganan. Berdasarkan Fungsinya Perjanjian yang membentuk Hukum, yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara kesuluruhan yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional Secara umum, perjanjian internasional dikelompokan menjadi 2 jenis perjanjian internasional yaitu Perjanjian Bilateral Perjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan atar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di sebarluaskan secara internasional. Contoh kerjasama bilateral Indonesia seperti perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC pada tahun 1955 tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan. Perjanjian Multilateral Perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara yang terlibat, tapi juga kepentingan negara lain yang bukan peserta perjanjian. Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik. Tahapan Perjanjian Internasional Adapun tahap atau proses pembuatan atau pembentukan perjanjian internasional diantaranya yaitu a. Perundingan negotiation Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Dalam melakukan perundingan tiap negara bisa mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada kesepakatan bersama mengenai perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. b. Penandatanganan Signature Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Walaupun begitu, perjanjian belum bisa diterapkan jika belum melalui tahap pengesahan ratifikasi oleh tiap negara. c. Pengesahan Ratification Setelah perundingan dan penandatanganan, selanjutnya dilakukan pengesahan atau ratifikasi agar perjanjian tersebut berlaku. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat jika telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 3, yaitu Pengesahan oleh Badan Eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja absolut atau otoriter. Pengesahan oleh Badan Legislatif. Namun, sistem ini jarang digunakan. Pengesahan Campuran oleh Badan Eksekutif dan Legislatif DPR dan Pemenrintahan. Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif dan legislatif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Internasional Hal yang dapat menyebabkan pembatalan atau dibatalkannya suatu perjanjian internasinal diantaranya yaitu Terjadinya pelanggaran. Adanya kecurangan Ada pihak yang dirugikan. Adanya ancaman dari sebelah pihak Sedangkan suatu perjanjian internasional akan berakhir jika terjadi beberapa hal berikut Punahnya salah satu pihak. Masa perjanjian telah habis. Salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua. Adanya pihak yang dirugikan pihak yang lain. Tujuan perjanjian telah tercapai. Syarat pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah dipenuhi. Demikian artikel yang diberikan tentang Pengertian, Fungsi, Istilah, Penggolongan, Jenis dan Tahapan Perjanjian Internasional Terlengkap semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan anda.
Adapuntahapan dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut: 1. Perundingan ( negotiation) 2. Penandatanganan ( signature) 3. Pengesahan ( ratification) 4. Pengumuman ( declaration) Apa saja bentuk perjanjian internasional yang sudah negara kita lakukan? Negara kita tentu saja banyak mengadakan perjanjian internasional.
Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia-Sebagai warga negara Indonesia, apakah selama ini kalian tahu apakah konsekuensi dari setiap corak politik luar negeri yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia?. Perlu kita ketahui bahwa sejak zaman dahulu bangsa kita tidak pernah memihak dengan salah satu negara. Hanya saja, negara kita selalu aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu peristiwa yang dapat membuktikan hal tersebut adalah dilakukanya kerjasama internasional dengan berbagai negara. Untuk lebih menjaga perjanjian tersebut, biasanya akan diikat dengan perjanjian internasional. Kita seharusnya perlu berbangga diri karena sejak zaman dahulu negara kita tidak pernah mengenal penggolongan dalam melakukan perjanjian Internasional. Namun bukan berarti negara kita kita tidak mempertimbangkan berbagai hal didalamnya karena perjanjian tersebut dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal tertentu. Berikut adalah Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia Perjanjian Internasional Berdasarkan SubjeknyaPerjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah PihakPerjanjian Internasional Berdasarkan IsiPerjanjian Internasional Berdasarkan Proses PembentukanyaPerjanjian Internasonal Berdasarkan Sifat PelaksanaanPerjanjian Internasional Berdasarkan Fungsinya Perjanjian Internasional Berdasarkan Subjeknya Berdasarkan penggolongan, bahwa perjanjian akan dilakukan oleh beberapa negara yang merupakan subjek hukum internasional. Adapun tahap dalam pembuatan perjanjian internasonal adalah melalui perundingan, penandatanganan, pengesahan dan diakhiri dengan pengumuman atau deklarasi. Baca juga 12 Istilah Umum Dalam Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Pihak Bersadarkan jumlah pihak yang melakukan perjanjian, terbagi menjadi dua perjanjian yaitu perjanjian biilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara yang mengatur tentang kepentingan negara itu sendiri. selanjtnya adalah perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang melibatkan banyak negara untuk mengatur kepentingan semua belah pihak. Perjanjian Internasional Berdasarkan Isi Menurut segi isinya, perjanjian ini terbagi menjadi beberapa segi, yaitu segi politis, ekonomis, huk, batas wilayah, dan kesehatan. Dari segi politis, akan membahas seperti fakta pertahanan dan perdamaian. Sedangkan dari segi ekonomi tentu perjanjian ini akan membahas tentang bantuan ekonomi dan keuangan lainya. Menurut isinya, perjanjian dari segi hukum bertugas untuk membahas status kewarganegaraan, ektradisi dan lain sebagainya dan segi batas wilayah berisi tentang batas laut teritorial, dan batas darata. Terakhir, segi kesehatan berisi tentang masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, dan masalah kesehatan lainya. Perjanjian Internasional Berdasarkan Proses Pembentukanya Perjanjian ini dibedakan bersdasarkan dua hal yaitu, perjanjian bersifat penting yang dilakukan melalui proses perundingan, penandatanganan dan diakhiri dengan ratifikasi. Selanjutnya adalah perjanjian bersifat sederhana yang dibuat dengan dua tahap yaitu perundingan dan penandatanganan. Perjanjian Internasonal Berdasarkan Sifat Pelaksanaan Berdasarkan sifat pelaksanaan, yang pertama adalah perjanjian yang menentukan dispositive treaties. Dalam perjanjian ini, maksud dan tujuan dianggap sudah tercapai sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri. Yang kedua adalah perjanjian yang dilaksanakan executory treaties dimana pelaksanaanya tidak hanya dilakukan satu kali namun dilanjutkan secara terus menerus dakam jangka waktu perjanjuan yang berlaku. Baca juga Pengertian Perwakilan Diplomatik di Indonesia, Tugas, Fungsi, Tujuan, Tahapan Perjanjian Internasional Berdasarkan Fungsinya Yang pertama adalah perjanjian yang membentuk hukum, yaitu perjanjian yang meletakkan beberapa ketentuan hukum bagi masyarakat internasonal yang bersifat keseluruhan. Perjanjian ini memiliki sifat terbuka bagi pihak ketiga. Yang kedua adalah perjanjian bersifat khusus, yaitu perjanjian yang hanya berdampak pada hukum dan lihak yang melakukan bilateral. Dalam perjalananya, perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia selalu berlandaskan dengan pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan politik luar negeri yang maish aktif dan berkepntingan nasional. Jika ditemukan perjanjian yang bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka perjanjian akan dibatalkan. Negara kita telah melakukan perjanjian Internasional dengan negara lain baik berupa perjanjian bilateral maupun multirateral. Dalam sejarahnya, Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia sudah melakukan perjanjian dengan berbagai bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam pergaulan internasional. Perjanjian ini juga semakin menegaskan keberadaan suatu negara atau organsasi internasiona dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara melalui pembangunan yang sednag dilakukan. Originally posted 2018-07-07 113840.
Perjanjianinternnasional menurut fungsinya Perjanjian yang membentuk hukum (law making treatis), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.
2. Penggolongan Perjanjian Internasional Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas Menurut Subjeknya a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara organisasi internasional Tahta Suci Vatican dengan organisasi Uni Eropa. c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya. Contoh Kerjasama ASEAN dan Uni Eropa. Menurut Isinya a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh Nato, ANZUS, dan SEATO. b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh CGI, IMF, IBRD, dan sebagainya. c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan Indonesia – RRC, ekstradisi dan sebagainya. d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya. e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan sebagainya. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya a. Perjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi b. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan biasanya digunakan kata persetujuan dan agreemaent. Menurut Fungsinya a. Perjanjian yang membentuk hukum law making treaties, yaitu suatu perjanian yang melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego tentang Hukum laut internasional tahun1982, dan sebagainya. b. Perjanjian yang bersifat khusus treaty contract, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja perjanjian bilateral. Contoh Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya. 3. Istilah-Istilah Lain Perjanjian Internasional Pemberian berbagai istilah perjanjian internasional traktat berdasarkan pada tingkat pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan suatu ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan perjanjian. Istilah lain dari perjanjian adalah berikut ini. No Nama Uraian Keterangan 1. Traktat Treaty Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. 2. Konvensi Convention Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi high policy. Persetujuan ini harus dile-galisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh plaenipotentiones. 3. Protokol Protocol Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu. 4. Persetujuan Agreement Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif Agrement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi. 5. Perikatan Arrangement Yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sememtara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses Verbal Yaitu catatab-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifi-kasi. 7. Piagam Statute Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan interna-sional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional. Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi seperti piagam kebebasan transit. 8. Deklarasi Declaration Yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. Deklarasi sebagai persetu-juan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi. 10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan Penutup Final Act Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan Umum General Act, Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya, LBB Liga Bangsa-Bangsa mengguna-kan ketentuan umum mengenai arbitrasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928. 13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya, Atlantic Charter. 14. Pakta Pact Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus Pakta Warsawa. Pakta membutuhkan ratifi-kasi. 15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB Liga Bangsa-Bangsa. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara. Pengertian perjanjian internasional, diantaranya adalah sebagai berikut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untu mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Konvensi Wina 1986, Perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antarorganisasi internasional. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentukdan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Oppenheimer-Lauterpact, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan. Dr. B. Schwarzenberger, Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara. Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, LLM, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu. Kerjasama internasional secara hukum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu negara-negara dalam melaksanakan hubungan atau kerjasamanya membuat perjanjian internasional. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian antarbangsa atau yang sering disebut sebagai perjanjian internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Contoh perjanjian internasional diantaranya adalah antarnegara atau lebih, antarorganisasi internasional atau lebih, dan antarorganisasi internasional. Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu tujuan atau agreement. Bentuk perjanjian internasional yang dilakuka antarbangsa maupun antarorganisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. B. Macam-Macam Perjanjian Internasional Perjanjian internasional sebagai sumber formal hukum internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan Isinya Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Segi hukum Segi batas wilayah Segi kesehatan. Contoh NATO, ANZUS, dan SEATO CGI, IMF, dan IBRD 2. Berdasarkan Proses/Tahapan Pembuatannya Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Contoh Status kewarganegaraan Indonesia-RRC, ekstradisi. Laut teritorial, batas alam daratan. Masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS. 3. Berdasarkan Subjeknya Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional selain negara, yaitu organisasi internasional organisasi internasional lainnya. Contoh Perjanjian antar organisasi internasional Tahta suci Vatikan dengan organisasi MEE. Kerjasama ASEAN dan MEE. 4. Berdasarkan Pihak-pihak yang Terlibat. Perjanjian bilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak. Bersifat khusus treaty contact karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Perjanjian ini bersifat tertutup, yaitu menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk turut dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak, tidak hanya mengatur kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini sering disebut law making treaties. Contoh Perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tentang pemberantasan dan penyelundupan dan bajak laut, perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring, Bali. Konvensi hukum laut tahun 1958 tentang Laut teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Esklusif, dan Landas Benua, konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi hukum laut tahun 1958, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. 5. Berdasarkan Fungsinya Law Making Treaties / perjanjian yang membentuk hukum, adalah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan bersifat multilateral. Treaty contract / perjanjian yang bersifat khusus, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang hanya mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja perjanjian bilateral. Contoh Perjanjian Indonesia dan RRC tentang dwikewarganegaraan, akibat-akibat yang timbul dalam perjanjian tersebut hanya mengikat dua negara saja yaitu Indonesia dan RRC. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional diatur juga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional antarnegara. Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut 1. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis. 2. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional.
. penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya
